BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pembuatan SIM, STNK hingga Jual Beli Tanah

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

BPJS Kesehatan tampaknya akan menjadi syarat penting dalam berbagai kegiatan administrasi di Indonesia. Tidak hanya sebagai syarat jual beli tanah, BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat yang dilampirkan untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peraturan tersebut telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 lalu.

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional” bunyi instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri dalam poin nomor 25.

Dalam instruksi tersebut, Kapolri diminta untuk menyempurnakan regulasi yang sudah ada untuk menyesuaikan instruksi baru. Karena diketahui, sebelumnya BPJS Kesehatan tidak pernah menjadi syarat administrasi dalam pembuatan SIM, STNK, dan SKCK.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, syarat administrasi untuk pembuatan SIM meliputi tanda bukti pendaftaran online, fotokopi KTP atau dokumen keimigrasian, sertifikat pelatihan mengemudi, perekaman biometri sidik jari, dan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

Syarat penggunaan BPJS Kesehatan untuk syarat administrasi tidak hanya berlaku untuk SIM, STNK dan SKCK. Dalam instruksi tersebut, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah hingga jual beli tanah.

Presiden Joko Widodo dalam Inpres tersebut menginstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca Juga  3 Jenis Batu Akik Paling Terpopuler
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.